Istri Kadus Dan Aparatur Desa Masuk BST Rabakodo, Iksan BPD: Kades Harus Tegas








Jurnal Bima, 27 Mei 2020



Dalam aturan yang dikeluarkan Presiden Indonesia yang diteruskan oleh mentri sosial bahwa penerima bantuan BST tidak boleh PNS, aparatur Negara, aparatur Desa, PKH, BPNT.


Justru di Desa Rabakodo kecamatan Woha anggota BPD yaitu Iksan, S.Sos menemukan masih saja ada nama aparatur Desa ikut menikmati bantuan BST tersebut padahal dalam aturan jelas tidak diperbolehkan.


Iksan BPD dari dapil Dusun Sigi menyayangkan pihak Desa tidak lihai memverifikasi data padahal pihak Dinsos sudah keluarkan mandat untuk menverikasi data sebelum adanya pencairan beberapa pekan yang lalu" ujar Iksan.


Dari data yang diperoleh Iksan nama istri Kadus lavendo dan Oknum aparatur Desa yang tidak ingin disebut di media ini masih ada di Data BST ini yang kami pertanyakam ujar Iksan.


Di hari H nya masih saja oknum apartur Desa tersebut ikut hadir menerima bantuan BST tersebut hingga Iksan tanyakan dimana ketegasan pihak Desa terhadap aturan yang berlaku tanya iksan.


Bukan saja itu hasil dilapangan sebanyak 12 nama dobel telah ditahan oleh POS akibat kurang lihainya dalam memverifikasi data, Iksan" harusnya dobel nama tidak boleh terjadi di BST Rabakodo nyatanya masih 12 nama dobel hingga uang ditahan tidak dicairkan".


Kami minta dengan Kades rabakodo khususnya Kadis sosial Kabupaten Bima untuk atensi khusus masalah ini jika perlu tahan uangnya jika masih oknum ini terima bantuan BST tersebut tegas iksan.


Tutup iksan bahwa dirinya akan berkoordinasi dengan BPD lainnya untuk segera ambil tindak tegas bersurat ke Kadis untuk diverikasi ulang dan meminta diganti.


( Dan )