ADD 3 Tahun Tidak Transparan, Aliansi Mahasiswa Karumbu Segel Kantor Desa





Jurnal Bima, 11 Juni 2020



Ratusan masa aksi yg tergabung dalam ALIANSI PEMUDA DESA KARUMBU, menuntut perbaikan kinerja yang dilakukan oleh aparatur desa karumbu Kamis (11/6).


Korlap (MUHAJIRIN) Dalam orasinya menyampaikan permasalah yg dihadapi oleh desa hari ini sebenarnya sudah kompleks, persoalan transparansi penggunaan anggaran Dana Desa dari 2017 sampai 2019 tidak kemudian dilakukan LPJMDES oleh pemdes Karumbu, tentang Transparasi penggunaan Dana COVID 19 dan juga soal Laporan RAPBDes 2020 dan MUSDES tentang penunjukan tim pelaksana kegiatan desa, HUMAS AKSI (ARIF) dalam orasinya menyampaikan terkait dengan pengelolaan bumdes yang tdk transparan dan tidak sesuai dengan PERMENDESA PDTT no 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.


Beberapa tuntutan yang disampaikan oleh masa aksi yg pertama segera laksanakan LPJ BUMDES, rekrutisasi dan merifisi unit badan usaha milik desa, yang ke 2 segera Susun dan terbitkan profil desa yg definitif, 3 segera buatkan landasan aturan yg mengatur tentang operasional pasar desa, 4.  sagera sahkan PERDES tentang pengelolaan sampah desa, 5. Transparansi data BANTUAN LANGSUNG TUNAI dari Anggaran Dana Desa, 6. Segera berikan laporan RAPBDes 2020 dan MUSDES tentang penunjukan tim pelaksana kegiatan, 8. Segera lakukan LPJMDes tahun 2019.



Geram dengan aparutur desa yg tidak mau menindak lanjuti keinginan masa aksi, masa aksi melakukan penyegelan dan menduduki kantor desa karumbu. 
Selanjutnya pihak demonstrasi dan pemerintah desa melakukan kesepakatan dengan jangka waktu 1X24 jam akan memberikan LPJMDES ke pihak masa aksi dan transparansi anggara operasional yang lain.



( Dan )