Viral Foto Tidak Senonoh Ketua DPRD Bima, BEM STIH Lapor Desak Ketua DPRD Dipecat






Jurnal Bima, 21 Juni 2020



Ketua DPRD Kabupaten Bima berinisial MPF secara resmi dilaporkan ke Badan Kehormatan Dewan. Laporan tersebut diserahkan oleh massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (BEM STIH) Muhammadiyah Bima.


Seperti surat yang diterima media ini, Rabu (17/6) sore bernomor 020/BEM-STIHM/BIMA/VI/2020 perihal Laporan yang ditujukan kepada Badan Kehormatan DPRD Bima yaitu adanya tangkapan layar (screenshoot) foto dan video mirip MPF selaku ketua DPRD Kabupaten Bima yang beredar di media sosial bersama seorang perempuan seksi dengan berbusana tak senonoh.


BEM STIH menilai, perilaku tersebut membuat publik di Kabupaten Bima merasa MPF tidak pantas lagi menjadi ketua DPRD Kabupaten Bima. Selain itu BEM STIH menilai, nama lembaga DPRD mengalami degradasi serta kelakukan tersebut melanggar kode etik Dewan disamping kelakuan tersebut dilakukan di luar daerah dan kuat dugaan menyalahgunakan fasilitas Negara.


“Maka dengan ini kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa sekolah Tinggi Ilmu Hukum (BEM STIH) Muhammadiyah Bima melaporkan secara kelembagaan atas dugaan pelanggaran kode etik Dewan atas Nama : Muhammad Putera Feriyandi, Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bima, Fraksi : Partai Golongan Karya (Golkar),” demikian bunyi surat tersebut ditandatangani Ketua BEM, Linnas dengan Sekjennya, Arjun tertanggal 17 Juni 2020.


“Demikian surat laporan ini kami buat besar harapan kami terhadap Badan Kehormatan Dewan DPRD Kabupaten Bima agar menindaklanjuti sebagaimana mestinya atas penegakkan supremasi hukum yang baik kami khaturkan terima kasih,” harapnya.


Surat tersebut juga ditembusan kepada DPD II, DPD I hingga DPP Partai Golkar.


Adapun sejumlah tuntutan mereka kepada BK DPRD Bima antara lain yaitu pertama, memanggil ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putra Feriyandi untuk dimintai keterangan terhadap dugaan pelanggaran etik yang dimaksud dalam rangka melakukan penyelidikan, klarifikasi dan verifikasi untuk meneliti dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD.


Kedua, mengadili saudara Muhammad Putra Feriyandi dalam rangka menjunjung tinggi kepatutan anggota DPRD terhadap sumpah janji dan kode etik.


“Melakukan pemecatan terhadap saudara Muhammad Putra Feryandi sebagai DPRD Kabupaten Bima,” desak BEM STIH pada poin ketiga seperti press release diterima media ini.


Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima, Rafidin, S.Sos menerima laporan mereka berjanji akan memproses Ketua DPRD inisial MPF tersebut melalui Badan Kehormatan (BK) sesuai dengan kode etik dewan.


Pihaknya berjanji akan memerintahkan BK untuk melakukan investigasi terlebih dahulu terhadap masalah yang disangkakan sejumlah mahasiswa STIH Bima kepada oknum Ketua Dewan.


“Kalau terbukti kita hanya bisa memberi rekomendasi kepada ketua BK. Intinya, kami tidak akan mengkhianati amanat teman-teman mahasiswa STIH Muhamadiyah Bima,” tegas Rafidin.S.Sos, Rabu (17/6) seperti dilansir dari media online lokal di Bima.


MPF dimintai komentarnya hari ini via pesan singkat hanya memilih diam dan bungkam.


Sebelumnya, viral di media sosial foto hasil tangkapan layar diduga mirip MPF bersama seorang wanita seksi. Sejumlah elemen mempertanyakan kepada MPY apakah benar foto tersebar itu merupakan dirinya atau tidak, namun sampai hari ini pihaknya bungkam.



( Dan )