MUSDES Perubahan Nama BLT Dan BST Tidak Transparan, Di Ranggo Dompu Ricuh





Jurnal Bima, 9 Juni 2020



Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Ranggo yang tergabung dalam Organisasi peguyuban IMPR hari ini melakukan demontrasi didepan kantor desa Ranggo terkait dengan transparansi data penerima bantuan Pandemi Covid-19 (PKH, JPS GEMILANG, JPS TERPIJAR, BST KEMENSOS dan BLT DANA DESA) dan meminta hasil musyawarah  Rapat BPD, PEMDES dan Tokoh Masyarakat terkait Perubahan APDES 2020 dan Rapat Penetapan BLT Dana Desa. 


Orator meminta kepala desa Ranggo dan kepala BPD hadir menemui para demonstran di tengah masa aksi untuk memberikan pejelasan dan jawaban terhadap tuntutan tersebut, Midun sebagai korlap “meminta pemerintah desa ranggo untuk mengindahkan permintaan tersebut, jika tidak masa aksi akan melakukan penyegelan terhadap kantor desa Ranggo”, demonstran yang berlangsung damai tersebut  dikawal langsugn oleh aparat kepolosian sector pajo. Beberapa  kali demonstran tersebut kepada kepala desa ranggo ibu Siti SUmarni untuk menemui para masa aksi, akan tetapi tidak berkunjung hadir sehingga terjadi keributan didepan pintu gerbang kantor desa Ranggo. 


Kita ketahui sendiri bahwa bantuan pandemic covid-19 ini diperuntukan oleh masyarakat yang terkerna dari dampak wabah ini, akan tetapi saying di sayangkan bahwa pemeritah desa ranggo hanya menyalurkan pada keluarga dan lingkunganya sendiri, ini dibuktikan dengan adanya temuan dari data penerima bantuan yakni data ganda (double), yang menerima bantuan juga anak petinggi pemdes dan istri pemerintah desa itu sendiri, sementara dari kenyataan dilapangan bahwa masih banyak lansia, janda tua yang mempunyai tanggungan serta petani yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, dan tidak hanya itu persoalan atas temuan yang ada dilapangan yakni adanya penghapusan/pencoretan nama secara sepihak oleh kepada desa pada salah satu penerima bantuan jenis BLT dana desa, yang sebelumnya sudah dilakukan rapat penetapan dan musyawarah APBDES 2020.



Dan dari pihak gender (wanita) sdri Vani selaku orator juga menyampaikan ‘agar tidak adanya konspirasi terselubung antara pemerintah desa dan badan pengawas desa (BPD) dalam melakukan transparansi data sehingga tidak adanya keresahan dalam lingkungan masyarakat, dan meminta pemdes agar membuka data penerima bantuan covid-19 di temple dalam papan pengumuman pemdes dengan pengalokasian dana desa sebesar 30% dari APBDES’ demontrasi yang mengahdirkan kalangan mahasiswa, pemuda dan masyarakat umum ini menuntut agar Hak dan Keadilan masyarakat untuk disalurkan dengan baik. Data jumlah masyarakat desa ranggo sejumlah 881 KK, dan sebanyak 124KK yang belum mendapatkan bantuan pandemi covid-19 yang dikategorikan masyarakat menengah kebawah (miskin).


 Karena tuntutan tidak terpenuhi, para demonstran akan kembali melakukan aksi pada hari kamis, 11 juni 2020.