Penyebrangan Pelabuhan Poto Tano Ke Kayangan Dibuka Tidak Ada Rapid Tes






Jurnal Bima, 11 Juni 2020


PROSES penyeberangan di Pelabuhan Kayangan dan Poto Tano dimudahkan. Pemprov NTB memastikan, tak lagi ada kewajiban rapid test bagi warga yang hendak menuju Pulau Sumbawa dari Pulau Lombok dan sebaliknya.

“Kebijakan ini berlaku mulai hari ini (kemarin),” kata Kepala Dinas Perhubungan NTB HL Bayu Windia, kemarin (9/6).

Namun begitu, meski tidak ada rapid test, dia memastikan pemerintah menempatkan tim untuk memeriksa secara ketat warga pengguna jasa pelayaran yang hendak menyeberang. Pemeriksaan ketat tersebut menyangkut pengecekan gejala awal Covid-19.

Mereka yang telah lolos pemeriksaan gejala awal bisa langsung menyeberang,” kata Bayu. Pemeriksaan gejala awal yang dimaksud antara lain pemindaian suhu tubuh, batuk, demam, flu, dan mata yang memerah.

“Jika petugas KKP menemukan indikasi gejala tersebut, maka baru diarahkan untuk  rapid test,” ujarnya.

Bayu memastikan, sebelum kebijakan ini diputuskan, Pemprov NTB telah menggelar serangkaian rapat terbatas dan kajian serta mempertimbangkan banyak hal terkait kemudahan perjalanan orang di pelabuhan dalam provinsi. Gubernur sendiri kata dia, telah menerbitkan instruksi yang menjadi acuan bagi para pihak dan instansi teknis.

“Kebijakan ini tetap mengikuti standar pengetatan Covid-19,” katanya.

Antara lain, petugas Karantina Kesehatan Pelabuhan/bandara melakukan pemindaian suhu tubuh. Kemudian juga pengetatan pemeriksaan atau pemindaian bagi lansia dan anak-anak.

Sementara, khusus untuk penyeberangan antar provinsi seperti pelabuhan Sape ke NTT atau juga dari Lembar ke Padangbai atau dari pelabuhan Badas ke Surabaya, penumpang masih diwajibkan untuk rapid test.

Selanjutnya, khusus penumpang penerbangan, menurut Bayu, penumpang dari Lombok International Airport ke Provinsi lain tetap wajib diberlakukan uji swab. Begitu juga penerbangan dalam provinsi tetap harus rapid test.

“Khusus penumpang penerbangan, Pemprov menyesuaikan juga daerah tujuan. Misalnya, ke DKI. Wajib tes swab dan mengisi Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) atau begitu juga dengan provinsi lain,” jelasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya  Pemprov NTB memberlakukan kewajiban rapid test untuk pelabuhan dan penerbangan di dalam provinsi.

Sementara perpindahan orang antar kabupaten/kota yang masih dalam satu daratan seperti kabupaten/kota di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, tidak diwajibkan.

Pemberlakuan pengetatan kesehatan atau perjalanan orang di NTB itu bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Rapid test dan swab diberlakukan berdasarkan petunjuk protokol kesehatan terpusat atau gugus tugas nasional.

Dengan adanya kebijakan baru ini, Bayu mengimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Seperti menggunakan masker, mengikuti pemeriksaan kesehatan, serta tetap menjaga jarak.


( Dan )