Sabtu Tadi..! Dugaan Ijazah Paket C Calon Bupati IDP Dilaporkan, Ini Laporan Di KPU

  




Jurnal Bima, 5 September 2020


Dilangsir dari media Detikperistiwa.com Dugaan Ijazah Palsu Calon Bupati Bima Indah Damayanti Putri dilaporkan oleh Pemuda Madani pada Sabtu, (5/9/2020) di Kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Bima.


Pelapor atas Nama Dimas Illiyin Abdillah dan Mahmud menyampaikan laporan tersebut dan diterima oleh Komisioner KPU Kabupaten Bima dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bima.


Menurut Dimas laporan tersebut akan diikuti mulai dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Bima, hingga KPU dan Bawaslu RI serta DKPP.


Setelah memasukkan laporan ke Kedua institusi penyelenggara Pemilu itu.


“Kami sudah memulai laporan di KPU dan Bawaslu tingkat Kabupaten. Dan untuk menjaga supaya laporan itu tidak ditindaklanjuti, kami sudah mengirim tebusan dalam bentuk Hard Copy ke Bawaslu dan KPU Provinsi NTB. Dan di Dipusat kami sudah mengirim Copy an laporan ke Presidium Nasional Pemuda Madani untuk di bawa ke KPU dan Bawaslu RI serta DKPP,” kata Dimas.


Lebih Lanjut Ia mengatakan kalau laporan ini tidak akan kami tuntaskan sampai semua terang benderang. Menurutnya Calon Pejabat Publik harus jelas riwayat pendidikannya dan harus clear semua riwayatnya.


“Pilkada ini bukan untuk ajang beli kucing dalam karung. Pilkada ini adalah momentum untuk melihat rekam jejak seorang figur. Dan untuk itu, masyarakat berhak tahu siapa figur yang tampil,” jelas Dimas.


Pelapor lain, Mahmud menambahkan, bahwa laporan mereka bukan urusan politik, tetapi ini menyangkut transparansi dan kejujuran. Bahkan ia mengatakan kalau laporan tersebut sebagai komitmen bersama termasuk para calon untuk jujur.


“Kami melaporkan ini tidak ada kepentingan politik siapapun dan tidak ada tendensi apapun. Ini merupakan langkah dan upaya kami untuk mewujudkan pilkada yang bersih, jujur dan adil,” ungkap Mahmud.


Mahmud juga menambahkan, kalau mereka sudah mempelajari putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang pernah diajukan pada tahun 2015 yang lalu.

Menurutnya putusan itu bukan memenangkan Indah sebagai tergugat, tetapi pengadilan memutuskan ontvankelijke verklaard atau yang biasa disebut sebagai putusan NO.


“Kalau misalnya yang bersangkutan merasa urusan sudah selesai dengan PTUN tahun 2016 itu, maka anggapan itu salah. Putusan TUN itu NO, yang artinya putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil,” jelasnya.


Ketika ditanya tentang apa yang dilaporkan, pelapor hanya menyatakan bahwa mereka melaporkan ijazah palsu IDP.


“Kami melaporkan dugaan pemalsuan ijazah Paket C dan meminta KPU untuk melakukan uji Forensik atas ijazah itu,” tutup Dimas.



( Dan )