Nilai Polda NTB Lamban Tangani Kasus GOR Bima FMBJ Desak KPK Ambil Alih

   







Jurnal Bima, 17 Desember 2020



Forum Mahasiswa Bima Jakarta (FMBJ) Di pimpin langsung oleh Abahan Legis sebagai Korlap,ujarnya pada saat aksi berjalan Di kantor KPK RI kepada kepada wakil bupati bima tidak pernah merespon baik atas kasus ini mulai sejak 2018 sampai 2020 kasus ini masih berjalan.Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.(16/12).



Selain itu FMBJ menilai Polda NTB lamban menangani kasus GOR Panda Bima yang sudah berbulan bulan hingga mahasiswa turun aksi demo di Gedung KPK RI mendesak KPK RI dan Mabes POLRI mengabil alih kasus tersebut.


Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.


Menurut salah satu Korlap Abahan legis dalam Orasinya menyebutkan bahwa Dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.


Maka berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:


Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.bebernya


Lanjutnya, Di kabupaten Bima Ada indikasi kuat Keterlibatan Wakil Bupati Bima Dalam Dugaan Skandal Mark Up Anggaran Renovasi Pasar Tente Dan Sila Dari Kementerian Perdagangan Keterlibatan Wakil Bupati Bima (H. Dahlan M. Noer) ini Lantaran Memiliki Peran Penting Melakukan Lobi-lobi di kementerian. Dan Hasil Lobi Dan Kerja Wakil Bupati Bima Miliar.Dari Penelusuran kami Sampai Di Kementerian Perdagangan Bahwa Anggaran Tersebut Di Cairkan Atau Di Alokasikan Pada Oktober 2018.Kami mengkalkulasikan semua anggaran yang digunakan untuk melakukan renovasi dan revitalisasi pasar di kabupaten dan kota bima berjumlah keseluruhan (Rp 8,32 M).


Dan kami juga menduga kuat Keterlibatan (H. Dahlan M Noer) dalam indikasi korupsi Proyek GOR yang berada di Desa Panda, Kabupaten Bima, yang menelan anggaran negara Rp 11,2 miliar lebih. yang di kerjakan Pada tahun 2019, proyek tersebut dikerjakan oleh PT Kerinci Jaya Utama yang beralamat di Kota Mataram, NTB.


Maka dari itu, kami dari Forum Mahasiswa Bima Jakarta (FMBJ) mendatangi dan melakukan aksi demonstrasi di KPK RI Dan Mabes Polri meminta kepada kedua Lembaga tersebut untuk segera memanggil dan memeriksa Wakil Bupati Bima H. Dahlan M. Noer dan membongkar siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut.Adapun yang menjadi tuntutan kami adalah: Yang Pertama Meminta kepada Mabes Polri segera ambil alih kasus pembangunan GOR Panda Kab. Bima yang merugikan Negara Rp 11,2 Miliar. Karena Polda NTB tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut.dan yang kedua KPK RI segera bongkar mafia proyek pembangunan GOR Panda Kab. Bima yang merugikan Negara Rp 11,2 Miliar, selanjutnya yang ketiga KPK RI segera panggil dan periksa Wakil Bupati Bima H. Dahlan M. Noer Karena diduga kuat terlibat Korupsi anggaran pembangunan GOR Panda yang merugikan Negara Rp 11,2 Miliar.dan yang keempat KPK RI segera panggil dan periksa Wakil Bupati Bima H. Dahlan M. Noer Karena diduga kuat terlibat Korupsi anggaran Renovasi Pasar di Kabupaten dan Kota Bima yang Merugikan Negara Rp 8,32 Miliar.


( Dan )