Upload Vidio Jembatan Padolo Palsu Humas Kota Bima Dilaporkan LSM LP KPK

  




Jurnal Bima, 22 Desember 2020



Mengingat keresahan masyarakat sosial media, atas penyebaran berita bohong / hoax baik yang di kota maupun kabupaten bima atas postingan akun facebook Humas Protokol Kota bima tersebut, Yang menyertakan tulisan dalam vidionya, (JEMBATAN PADOLO KOTA BIMA), Alhasil kebenaran sumber vidio itu ternyata Jembatan Lumajang yang ada di Jawa Timur.


Pada Hari ini, Selasa (22/Desember/2020). Kami Dari LP KPK telah melaporkan secara resmi di pihak Polres Bima Kota. Akun Facebook Humas Pro Kota bima dengan pengaduan nomor,  ADUAN/K/676/XII/2020/NTB/Res. Dan di terima dengan baik oleh pihak kepolisian,” Ungkapnya di depan awak media.


Lanjut M. Yamin, Atas Kerasahan masyarakat yang di akibatkan postingan fb : Humas Protokol Kota bima tersebut, telah tersebar luas di seluruh jagat media sosial, dan menjadi perbincangan di tengah publik. Mengingat akun resmi Humas menyebarkan Vidio pendek yang mencaplok tulisan di dalamnya (Jembatan Padolo Kota Bima). Dan ini menjadi atensi khusus bagi seluruh kalangan yang mengasumsi dan yang suka mengadopsi berita-berita melalui media sosial.


“Dalam hal ini, M. Yamin Sekretaris Lp-Kpk “Persoalan begini tidak boleh kita biarkan, apalagi yang melakukan oknum pemerintahan, yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Masa iya, dia sendiri menyebarkan berita bohong/hoax. Ini kan tak putut di jadikan contoh ,” tambahnya.


Seharusnya, pemerintah menjadikan contoh Yang Baik bagi masyarakat dalam menyalurkan informasi yang benar dan falid, bahwa hal ini sebagai asumsi masyarakat malah sebaliknya yang terjadi, Tidak Sesuai Dengan Yang Aslinya.


Menurut Sekretaris Lp-Kpk itu,  Tindakan yang di lakukan oleh Humas Pro Kobi tersebut, Melanggar UU Informasi dan Transaksi Eletkronik (UU ITE). Dan Pelanggaran berita hoaks atau bohong yang diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


” Humas protokol kota Bima melanggar ketentuan pasal 28 UU ITE ini dapat dikenakan sanksi yang tercantum dalam dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE dengan dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar,” Tutupnya, M. Yamin. Saat wawancarai Oleh Awak Media.



( Dan )